Adirozal Minta Kerjasama Semua Pihak Dalam Pencegahan Karhutla di Kerinci

KERINCI, JAMBI - Kabupaten Kerinci termasuk daerah yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), karena lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kerinci merupakan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Hal ini disampaikan Bupati Kerinci Adirozal saat memimpin apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanganan bencana Kekeringan dan Karhutla Kabupaten Kerinci, Selasa (06/07/2023).

Baca juga: Kementerian PUPR Wujudkan Permukiman Berkonsep Smart living

Adirozal mengatakan berdasarkan prakiraan Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, awal musim kemarau di Kabupaten Kerinci diperkirakan terjadi pada Mei hingga Oktober 2023, dengan puncak musim kemarau diprakirakan terjadi pada bulan Juli mendatang.

Dengan kondisi cuaca tersebut patut diwaspadai terjadinya penurunan curah hujan yang berdampak munculnya titik panas atau hotspot, serta terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca juga: Pertamina Ep Subang Kembali Sabet Proper Emas

"Makanya upaya penanggulangan dan penanganan harus dilakukan secara komprehensif, antisipatif dan partisipatif yang dalam pelaksanaanya harus terencana dan terkoordinasi dengan baik, " kata Adirozal.

Adirozal juga mengingatkan kepada peserta Apel dan masyarakat bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak mengenal batasan.

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKKH)

Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang baik antara seluruh stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya karhutla.

Bupati Kerinci dua periode itu menambahkan, karhutla biasanya disebabkan ulah manusia.

Baca juga: Cintai Lingkungan, Insan Pers Dapat Apresiasi Kementrian LHK

Untuk itu Adirozal menginstruksikan kepada Camat agar segera mengumpulkan seluruh Kepala Desa dan Lurah, untuk mensosialisasikan penanganan karhutla.

"Juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan di tataran kecamatan, desa dan kelurahan, " pungkasnya.(Sony)

Baca juga: PT Karunia Kencana Permaisejati, Diduga Langgar PP Pertanian dan LHK